Potret Keterbukaan Informasi Anggaran Publik prop. KALBAR DAN KOTA PONTIANAK

Potret Keterbukaan Informasi Anggaran Publik prop. KALBAR DAN KOTA PONTIANAK

Latar Belakang

• UU KIP telah diberlakukan 7 bulan yang lalu. Tetapi pengejawantahan UU tersebut belum nampak. 
• žHasil scaning IBP tahun 2010, Indonesia hanya mendapatkan skor 51%, menurun tiga point dari tahun 2008 yang mendapat skor 54%.
• Perlu segara membangun infrastruktur untuk melaksanakan UU KIP à baru KI Pusat dan 5 KI propinsi.
• žFITRA dan FAKTA merasa perlu untuk mendorong percepatan implementasi UU KIP.

Jumlah Badan Publik

ž      Ada 7 badan publik yang dimintai informasi perencanaan dan penganggaran :

1.       Dinas Pendidikan

2.       Dinas Kesehatan

3.       Dinas Perindagkop

4.       Biro Pemberdayaan Perempuan

5.       BPMD

6.       DPRD

7.       Bappeda

Informasi yang diminta

Infomasi perencanaan penganggaran yang diminta :

• Renja SKPD
• —RKA SKPD
• —DPA SKPD
• —Kompilasi Hasil Musrenbang
• —APBD TA. 2010

BP-Informasi yang diminta

Kesiapan BP atas Keterbukaan informasi (Perkip No.1/2010)

• žSemua BP yang dimintai informasi tidak memberikan disposisi secara tertulis pada saat meminta dokumen dan Informasi Publik (Renja SKPD, RKA SKPD, DPA).
• žSemua BP yang dimintai informasi tidak memanfaatkan media dalam pengelolaan informasi anggaran.
• žSemua BP yang dimintai informasi tidak mengumumkan informasi yang berkaitan dengan Badan Publik tiap 6 bulan/sekali.
• žSemua BP yang dimintai informasi tidak mengumumkan Realisasi Anggaran per 3 bulan/sekali.
• žSemua BP yang dimintai informasi tidak mengumumkan informasi mengenai audit BPK (tahun sebelumnya).
• žBAWASDA tidak mengumumkan hasil audit keuangan terhadap SKPD  tiap tahun.

Kesiapan BP atas Keterbukaan informasi (Perkip No.1/2010)

• Semua BP yang dimintai informasi belum membentuk PPID (Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
• žSemua BP yang dimintai informasi tidak mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
• žSemua BP yang dimintai informasi tidak memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
• žSemua BP yang dimintai informasi tidak memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik yang  tertulis berupa nomor pendaftaran.
• žSemua BP yang dimintai informasi tidak menyampaikan penolakan permintaan secara tertulis dengan alasan.

HASIL UJI AKSES PROV. KALBAR

  

HASIL UJI AKSES KOTA PONTIANAK

Kesimpulan

• žMasih Banyak BP di Prov. Kalbar dan Kota Pontianak yang dimintai informasi masih tertutup.
• žBP yang dimintai informasi masih belum memiliki infrastruktur untuk menjalankan mandat keterbukaan informasi.
• žPegawai pemerintah propinsi belum memahami mekanisme standar pelayanan informasi publik.

Rekomendasi

• Menyegerakan pembentukan infrastruktur untuk melaksanakan keterbukaan informasi.

• —Menyegerakan pembentukan KI propinsi
• —Menyegarakan pembentukan PPID, minimal di tingkat propinsi

• žPeningkatan kapasitas pegawai propinsi dalam hal pelayanan informasi publik.